Aspem Prov DKI Jakarta Pada Saat Membuka Lokakarya (foto/rat) |
Lokakarya tersebut diikuti oleh sejumlah kalangan lembaga pengusaha, perwakilan dari masing-masing SKPD Provinsi DKI Jakarta, TNI, Polri dan organisasi/komunitas serta aktivis kemanusiaan dan kebencanaan yang selam aini konsen pada kegiatan pengurangan reisiko bencana.
Dalam arah sambutannya, Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta, mengaskan pentingnya lokakarya ini, untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada di kalangan lembaga usaha. Sementara itu, Sekretaris BPBD Prov. DKI Jakarta, Marni Tunnip, mewakili Kepala Pelaksana, mendampingi Assisten Pemerintahan, membuka lokakarya tersebut.
Undang Undang No 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana mengamanatkan adanya paradigma baru dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Salah satunya adalah menekankan bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya merupakan tanggung jawab semua orang, setiap warga negara, dimana kewajiban masyarakat adalah berpartisipasi aktif untuk mengurangi risikonya bersama-sama dengan pemerintah dan dunia usaha. Pada kenyataannya sudah cukup banyak pelaku penanggulangan bencana di DKI Jakarta, baik di tingkat pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat yang telah melakukan kerja-kerja kongkrit Penanggulangan Bencana. Upaya tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan agar tercapai hasil optimal yang mengarah pada berkurangnya risiko bencana.
Oxfam Indonesia telah bekerja pada pengembangan kapasitas kemanusiaan melalui PRIME (Kesiapsiagaan, Respon, Pengaruh kebijakan, Model untuk Darurat) inisiatif yang kemudian menjadi dasar dari intervensi kemanusiaan saat ini untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat, serta membangun tangguh masyarakat.
Bagaimana agar lembaga usaha tersebut meningkatkan profesionalitasnya dalam mengurangi risiko bencana; apa saja yang perlu dilakukan pada fase kesiapsiagaan dan tanggap darurat; apakah investasi perusahaan pada fase kesiap siagaan lebih efektif dan efisien dibanding pada fase emergency response dan rehab/rekon; sejauhmana Business Continuity Plan (BCP) berkontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas lembaga usaha dalam rangka membangun Corporate Sustainibility?
Workshop ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kerja berjejaring dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana di daerah perkotaan yang lebih efektif dan efisien. Disamping itu juga dapat mendorong berbagi pengalaman dari sudut pandang sektor swasta, pemerintah serta organisasi berbasis masyarakat untuk menjawab berbagai tantangan tersebut diatas dan dalam upaya membangun model kolaborasi kesiapsiagaan dan response bencana di masa mendatang.
Tujuan pertemuan ini antara lain (1) memetakan
peluang kesiapsiagaan di daerah perkotaan yang melibatkan LSM, Sektor Swasta
dan Pemerintah, (2) memfasilitasi pembelajaran kesiapsiagaan dan kegiatan
bantuan kemanusiaan dalam konteks daerah perkotaan yang melibatkan LSM, Sektor
Swasta dan Pemerintah, (3) mensinergikan sumberdaya pelaku penanggulangan bencana dan sektor lain
yang terkait dalam mencapai agenda bersama
mengurangi risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta, (4) mendapatkan rekomendasi tentang model komunikasi dan rencana aksi PRB-API selanjutnya
Hasil yang ingin dicapai meliputi (1) adanya dokumentasi pembelajaran tentang kerja kesiapsiagaan dan
emergensi response yang telah dilakukan untuk di wilayah perkotaan, (2) adanya rekomendasi dan peta kegiatan serta
perencanaan yang melibatkan LSM, Sektor Swasta dan Pemerintah dalam kesiapsiagaan
yang mempromosikan sistem yang akan diadopsi oleh pemerintah dan sektor swasta,
(3) masukan dan rekomendasi untuk model komunikasi dan rencana aksi PRB-API
selanjutnya dengan pemerintah, sektor swasta
dan CBO/CSO untuk rencana kesiapsiagaan yang inovatif untuk konteks perkotaan.
oleh : ratman
foto : tim Forum PRB API DKI Jkt
Tidak ada komentar:
Posting Komentar