Provinsi DKI Jakarta sebagai
ibukota Negara Indonesia memiliki permasalahan kebencanaan yang komplek. Dengan
luas 661,52 km2, 40% atau 24.000 hektar merupakan dataran rendah dengan
ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut.
Sebagai tempat pertemuan 13
sungai dari bagian selatan dengan curah hujan yang sangat tinggi, kondisi ini
memposisikan wilayah DKI Jakarta memiliki kerawanan yang tinggi terhadap
banjir. Sejak tahun 1621, 1654, 1918 Provinsi DKI Jakarta telah dilanda banjir
besar. Banjir besar selanjutnya terjadi pada tahun 1976, 1996. 2002, dan
terakhir Februari 2013. Banjir tahun 1996 menggenangi
hampir seluruh penjuru kota. Kejadian ini, menjadi tragedy nasional dan
mendapat perhatian dunia. Banjir tahun 2007 dan 2013 juga memiliki cakupan
wilayah genangan lebih luas dari yang diperkirakan. Sementara banjir bulan
Januari 2013 menyebabkan kerugian dan kerusakan mencapai Rp.7,8 trilyun.
Risiko bencana banjir di DKI
Jakarta sangat dipengaruhi oleh ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas dalam
menghadapi ancaman yang ada. Dampak perubahan iklim yang saat ini ada , secara
signifikan juga mempengaruhi tingkat resiko bencana. Hasil kajian Economy
And Environment Program For Southeast Asia (EEPSEA) menyebutkan bahwa DKI
Jakarta merupakan daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Dari 530
kota di 7 negara, Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia dan
Filipina, Indonesia merupakan Negara paling rentan terhadap dampak perubahan
iklim.
Kondisi ini perlu disikapi
secara sinergis dan menempatkan pengurangan resiko bencana sebagai landasan berpikir.
Kompleksnya bencana di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia,
megapolitan maupun pusat pertumbuhan dan pembangunan, membutuhkan sebuah
perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Atas dasar
itulah maka dibentuklah forum Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan
Iklim di Provinsi DKI Jakarta. Forum ini disebut dengan Forum PRB – API
Provinsi DKI menjadi kekuatan untuk mendorong dalam penyusunan kebijakan,
perencanaan pembangunan maupun mendorong perubahan perilaku warga.
Keberadaan Forum PRB – API di
Provinsi DKI sangat diapresiasi oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Harapan Wagub dengan
pengukuhan sejumlah kepengurusan ini, semoga dengan
dikukuhkannya kepengurusan ini dapat menjadi tonggak permulaan bersama untuk
menciptakan Jakarta yang lebih bermartabad dalam menurunkan kerentanan
masyarakat Jakarta, menuju masyarakat yang tangguh dalam menghadapi resiko
bencana. Disisi lain Wagub juga menegaskan, agar semua pihak dan komponen
masyarakat baik dari sektor pemerintah, pengusaha maupun organisasi masyarakat
dapat bahu membahu membangun dan bersinergis untuk mencapai tujuan yang
diinginkan bersama melalui Forum PRB-API ini, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Awal
pembentukan forum PRB difasilitasi oleh UN-OCHA dan BPBD DKI Jakarta pada awal
tahun 2013 pasca tanggap darurat banjir di Jakarta bulan Januari 2013.
Pertemuan awal tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2013 dihadiri 169
orang yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tindak
lanjut dari pertemuan awal tersebut disepakati untuk membentuk wadah organisasi
dengan nama “Forum Sadar Bencana”. Pertemuan selanjutnya difasilitasi oleh
Mercy Corps sejak bulan Maret 2013, bekerjasama dengan BPBD DKI Jakarta lalu
dilanjutkan dengan pertemuan serial dari kurun waktu bulan Maret s/d bulan Juli
2013. Para pihak yang aktif dalam agenda tersebut diantaranya Mercy Corps, WVI,
Pusat Krisis UI, LPBI-NU, MPBI, HFI, Planas, Childfund, PMI, RJT, Dompet
Dhuafa, Marga Sejahtera, Jakarta Rescue, Universitas Pertahanan, BPBD DKI
Jakarta.
Sementara itu, Ketua Forum PRB API DKI Jakarta, Anton Agus Haryatna,
mengatakan Forum PRB merupakan forum
multipihak yang melibatkan pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor
swasta, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan lainnya. Mengingat
pentingnya membangun pengetahuan dan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana
di daerah, serta keterbatasan Planas PRB dalam menjangkau luasnya wilayah di
Indonesia dan upaya untuk membangun tata kelola yang lebih baik maka pelibatan
komponen-komponen daerah menjadi sebuah keharusan. Dari berbagai pengalaman respon saat dan pasca bencana banyak
sekali pelaku penanggulangan bencana (PB) yang terlibat. Hal itu memunculkan
banyak permasalahan, seperti koordinasi,
komunikasi, tumpang tindih data, dan lain-lain. Oleh karena itu penting adanya
kerja-kerja sebelum terjadinya bencana dan pengurangan resiko bencana (PRB),
membangun kesepahaman dan komitmen tentang PRB serta membentuk Forum PRB.
Forum harus mempunyai motto “Filling the gap and fix the system”
(mengisi/menutup kesenjangan yang ada dan mengembangkan system yang sudah
berjalan dengan baik).
Jakarta, 07 Mei 2014
FORUM PRB – API PROVINSI DKI JAKARTA
Sekretariat : d/a PUSDALOPS
BPBD DKI Jakarta, Balaikota DKI Jakarta, Blok F, Lantai 3
Jl.Medan Merdeka Selatan
No.8-9, Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 352 1623,
HP. HP.0812 8163 3337, 0856 4540
8945,
Blog :
www.forum-prbdki.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar